Lurah Kebon Kacang Ingatkan Dana Operasional RT Bukan untuk Pribadi

Aturan Penggunaan Anggaran

Pemerintah memberikan Dana Operasional bulanan untuk pengurus wilayah di Jakarta. Ketua RT menerima dana sebesar Rp2.500.000 per bulan. Sementara itu, Ketua RW mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3.125.000 per bulan.

Lurah Kebon Kacang Radius Perkasa meminta pengurus menghindari pelanggaran administrasi. Seluruh pengurus wilayah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dengan benar. Radius berkata, "Kami meminta Ketua RT dan RW tidak melakukan pelanggaran saat menyusun laporan kerja dan menggunakan anggaran operasional sesuai yang dikerjakan."

Fungsi Dana Operasional

Ketua Sub Kelompok Bina Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Fachruddin menegaskan fungsi anggaran ini. Uang tersebut murni untuk membiayai kegiatan pelayanan masyarakat di lapangan. Pengurus dilarang keras membelanjakan dana untuk keperluan pribadi mereka.

Fachruddin berkata, "Dana Operasional murni dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional RT dan RW di lapangan, bukan membiayai kepentingan pribadi pengurus. Kami berharap tidak ada lagi penyimpangan ke depan." Pemerintah daerah berharap aturan ini dipatuhi secara ketat oleh seluruh jajaran pengurus.

Temuan Evaluasi Lapangan

Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam laporan kegiatan. Beberapa RT dan RW menggunakan Dana Operasional untuk mendanai program unit kerja lain. Contoh penyimpangan ini ditemukan pada pembiayaan kegiatan Jumantik dan Dasawisma.

Fachruddin mengimbau pengurus membuat laporan kerja berdasarkan kondisi riil di lapangan. Setiap kegiatan harus terdokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah akan terus mengawasi pemanfaatan anggaran operasional ini agar tepat sasaran.

Apakah pembekalan ini mampu menghapus penyimpangan anggaran di tingkat RT dan RW? Pengawasan ketat dari pihak kelurahan kini menjadi kunci utama. Warga Jakarta menunggu transparansi penuh dari para pengurus lingkungan mereka.