Pansus DPRD DKI Soroti Integrasi Data Parkir dan Perizinan OPD

Sistem Informasi Terpisah Hambat Pelayanan Usaha

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan bahwa fungsi Pusdatin harus diperkuat secara menyeluruh. Ia tidak ingin fasilitas tersebut hanya menjadi tempat penyimpanan data pasif milik pemerintah daerah.

Jupiter menemukan bahwa setiap instansi masih mengelola data yang berbeda dan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Perbedaan informasi antar-dinas ini secara langsung memicu kebingungan bagi para pelaku usaha serta investor yang mengurus perizinan.

Para pengusaha mengeluhkan ketidakpastian proses akibat perbedaan data administrasi antar-instansi tersebut. DPRD DKI menilai kondisi ini sangat merugikan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik di ibu kota.

Dewan Minta Pemprov Benahi Digitalisasi Pemerintahan

Kunjungan lapangan Pansus Perparkiran ini diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Heru Hermawanto dan Kadishub Budi Awaluddin. Jajaran dewan mendesak Pemprov DKI untuk segera membenahi seluruh sistem digitalisasi pemerintahan.

Jupiter menegaskan, "Digitalisasi ini harus dibenahi secara serius. Jangan sampai masing-masing OPD memiliki sistem sendiri tanpa ada konektivitas dengan sistem yang lainnya." Keterhubungan data dinilai menjadi kunci utama perbaikan layanan.

Penguatan Pusdatin Sebagai Pusat Pemantauan Terpadu

Pansus mendorong Pusdatin untuk bertransformasi menjadi pusat pemantauan terpadu yang dapat diakses lintas sektor. Integrasi ini diharapkan mampu menyajikan data yang akurat, real-time, dan tepercaya.

Langkah integrasi sistem antar-OPD dipandang realistis untuk memangkas birokrasi berbelit. Efisiensi data akan mempermudah pengawasan Tata Kelola Parkir sekaligus transparansi retribusi daerah.