Ketika Kekuasaan Politik Mengangkangi Regulasi Resmi Sepak Bola
Bahkan sebelum sepak mula Piala Dunia 2026 bergulir, keraguan sudah menyelimuti turnamen akbar ini. Kompetisi yang seharusnya menjadi panggung sportivitas dan perjuangan murni di atas lapangan hijau kini justru menyingkap sisi kelam yang merusak nilai-nilai olahraga. Momen memuakkan itu datang lewat sebuah sambungan telepon langsung dari presiden negara adidaya kepada pemimpin tertinggi federasi sepak bola dunia.
Donald Trump secara terbuka mengaku telah menghubungi Gianni Infantino untuk memprotes kartu merah yang diterima striker Amerika Serikat, Folarin Balogun, saat bersua Bosnia di babak 32 besar. "Saya menelepon Gianni karena menurut saya itu bukan pelanggaran," ujar Trump santai dari Ruang Oval. Intervensi ini langsung memicu gelombang protes karena merusak prinsip dasar sepak bola yang selalu menekankan rasa hormat terhadap keputusan wasit.
Baca Juga
Ironisnya, protes politik tersebut membuahkan hasil luar biasa setelah FIFA mendadak meloloskan Balogun dari hukuman lewat pasal regulasi yang mendadak muncul entah dari mana. Infantino, yang kerap bersikap bak kepala negara, justru tunduk layaknya boneka di hadapan Trump yang bahkan mengaku tidak paham betul aturan kartu merah. Padahal, pelanggaran tekel yang dilakukan sang penyerang terlihat sangat jelas dan tak terbantahkan di layar kaca.
Meski Infantino berdalih bahwa komisi disiplin FIFA bekerja secara independen bebas dari intervensi politik, sejarah mencatat pola tunduknya otoritas sepak bola pada penguasa bukanlah hal baru, mirip seperti Piala Dunia 1934 di era Mussolini atau edisi 1978 saat Argentina dipimpin junta militer. Keputusan memalukan ini dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap sportivitas yang suatu saat nanti pasti akan membuahkan 'kartu merah' bagi kepemimpinan sang presiden FIFA.